Artikel

WAJAH PERANG TELAH BERUBAH

Bila dikatakan bahwa NKRI sedang berperang, maka sebagian besar orang akan meragukan kebenarannya. Faktanya NKRI tidak sedang terlibat perang senjata melawan negara tertentu. Namun, berbagai kalangan, akhir-akhir ini justru meragukan fakta itu. Mereka beranggapan saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi perang, bukan perang konvensional, tetapi perang nirmiliter (soft power).
Oleh: Suryanto Suryokusumo


Bila dikatakan bahwa NKRI sedang berperang, maka sebagian besar orang akan meragukan kebenarannya. Faktanya NKRI tidak sedang terlibat perang senjata melawan negara tertentu. Namun, berbagai kalangan, akhir-akhir ini justru meragukan fakta itu. Mereka beranggapan saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi perang, bukan perang konvensional, tetapi perang nirmiliter (soft power). Peperangan jenis ini dikenal sebagai Perang Neocortex (Sayidiman Suryohadiprojo, Kompas 10/9 2012) atau Perang Persepsi (Kiki Syahnakri, Kompas 6/10 2012). Menurut Sun Zi/Tsu, perang adalah masalah yang penting bagi Bangsa, karena perang menentukan kelangsungan hidup sebuah negara. Maka tentang perang, tidak boleh terdapat perbedaan persepsi di antara anak bangsa.
Wajah Perang Berubah
Pemikiran tentang telah berubahnya wajah “perang” telah lama dikemukakan oleh William S Lind seorang Kolonel Marinir AS (1989). Menurut Lind, perang selalu berubah, dewasa ini perubahannya jauh lebih cepat dari perubahan yang terjadi selama 350 tahun terakhir. Perang yang didominasi AS dengan pengerahan kekuatan militer di Irak dan Afghanistan meski berlangsung singkat, ternyata gagal menuntaskan masalah, malahan membuat AS terjebak dalam perang berkepanjangan dengan wajah baru yang disebutnya sebagai “The Fourth Generation War”.
Irak dan Afghanistan yang tidak lagi memiliki kekuatan militer itu (telah dihancurkan pada awal serbuan oleh kekuatan militer AS), rakyatnya melawan dengan kekuatan nirmiliter. Maka pada Perang Generasi ke-4, aktor partisipan perang berubah menjadi banyak pihak sipil yang berebut kekuasaan dan kepentingan, a.l. organisasi pecahan kekuatan politik lokal (partai Ba’ath), agama (Sunni dan Syi’ah), individu/perusahaan pencari kekayaan, dsb.)
Qiao Liang dan Wang Xiangsui, dua kolonel Tentara Pembebasan China mengembangkan gagasan perang model baru yang dinamakannya "Unrestricted Warfare (1999)", Perang Tanpa Batas. Menurut mereka siapapun di dunia tidak ada yang mampu mengungguli tehnologi militer AS. Maka untuk melawan AS, dicari segala cara selain adu kekuatan militer. Menurut Qiao: "Segala yang bermanfaat bagi kemanusiaan dapat dijadikan senjata untuk mencederai manusia", artinya tidak ada suatupun di dunia yang tidak bisa dijadikan senjata, maka dalam perang tanpa batas, kita harus pintar menemukan senjata yang tepat, ke manapun sampai keluar dari segala batasan jenis persenjataan tradisional. Jatuhnya nilai tukar uang, virus komputer, atau rumor skandal pimpinan negara, dll adalah senjata baru yang dapat digunakan untuk menundukkan lawan. Karena tanpa aturan maka lingkup “Perang Tanpa Batas” menjadi sangat luas tak bertepi, maka sulit bagi fihak yang diserang untuk menentukan kebijakan pertahanan yang cocok untuk menghadapinya.

Dalam Konteks Indonesia
Indonesia yang subur dan kaya sumber daya, namun sedang lemah akibat krisis 1998, telah menjadi ajang pertempuran “Perang Tanpa Batas” antara kekuatan-kekuatan global, regional dan lokal yang ingin menguasainya. Berbeda dengan di Irak dan Afghanistan yang struktur kelembagaan pemerintahannya dihancurkan AS dan sekutunya dengan menggunakan kekuatan militer, maka di Indonesia kekuatan asing yang bermacam-macam itu merusak secara sistematis semua struktur kelembagaan pemerintahan NKRI dengan menggunakan orang Indonesia sendiri. Serbuan kekuatan asing itu merambah ke seluruh urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Prajurit tempur mereka antara lain para “Economic Hitman, Spekulan Valuta, Pialang Saham, Konsultan Asing Pemerintah/Swasta, Provokator, Peretas Komputer, dan banyak lagi”. Senjata mereka adalah kekuatan finansial, keunggulan ilmu pengetahuan dan tehnologi, keunggulan seni budaya atau penguasaan telematika, dll. Berbagai bentuk kerja sama, pemberian bantuan hibah, dll dapat juga menjadi senjata ampuh dalam ‘perang’ masa kini. Misalnya, secara formal negara jiran memang adalah negara sahabat yang terikat perjanjian kerjasama regional misalnya dalam pengelolaan daerah perbatasan. Namun ‘perang’ memperebutkan wilayah perbatasan demi kepentingan nasional masing-masing Negara sesungguhnya terus berlangsung. Dengan menggunakan kekuatan nirmiliter, negara-negara sahabat itu selalu berusaha dan berhasil mengerogoti wilayah-wilayah perbatasan. Misalnya: Developer reklamasi negara jiran secara cerdik bisa membujuk perusahaan penambangan pasir lokal untuk memindahkan pasir di beberapa pulau NKRI di perbatasan untuk mereklamasi pantainya. Akibatnya, pulau kita tenggelam, dan luas daratan negara jiran itu bertambah. Contoh lain misalnya Indonesia diserang habis oleh barang murah yang menghancurkan industri nasional justru setelah terikat dalam perjanjian kerjasama CAFTA. Sulit bagi elite pemimpin bangsa yang tidak paham seluk beluk “Perang Tanpa Batas” untuk menganggap aksi negara-negara yang secara formal bersahabat itu sebagai aksi perang.
Maka dari tahun ke tahun, kehilangan kedaulatan di wilayah perbatasan, hancurnya industri dalam negeri, kehilangan kedaulatan di bidang pangan, energi, ekonomi, pertambangan, dan merajalelanya nilai-nilai asing tidak di lihat elit bangsa sebagai kekalahan telak dalam pertempuran “Perang Tanpa Batas”. Penghargaan lawan jangan begitu saja diterima dengan bangga hati tetapi terlebih dahulu perlu di di waspadai manfaat dan mudaratnya. Dalam “Perang Tanpa Batas” penghargaan itu mungkin saja merupakan strategi perang lawan untuk menjatuhkan martabat bangsa (mock awards) atau meredam “sense of crisis”.
Apabila NKRI tidak ingin dilibas dalam “Perang Tanpa Batas” maka sistem pertahanan nirmiliter yang berulang-ulang digagas oleh mantan Menhan Yuwono Sudarsono nampaknya sudah mendesak untuk diwujud kembangkan.